monitoring pajak

Memperkenalkan sistem monitoring BimaPHR

Kabupaten Klaten memiliki luas wilayah sebesar 655,6 km² dengan jumlah penduduk  sebesar  1.167.401 jiwa (bps, tahun 2017). Pada tahun 2014 total pendapatan asli daerah yang diperoleh sebesar Rp. 153.052.801.500, dengan sumbangan dari sektor pajak sebesar  Rp. 53.111.500.000.

Baca juga: Monitoring Data Transaksi Pajak Hotel & Restoran 

Selama ini metode pembayaran pajak yang dilakukan di Kabupaten Klaten secara (Self Assesment) yaitu besaran pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak berdasrakan hasil pelaporan wajib pajak kepada petugas pajak. Oleh sebab itu, untuk memaksimalkan pendapatan daerah, khususnya pada sektor pajak hotel dan restoran. Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sedang menyusun draf Peraturan Daerah (PERDA) mengenai pemantauan atau monitoring pajak hotel dan restoran, yang di rencanakan selesai pada tahun 2020.

Bapak Riyan selaku Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Klaten mengatakan , untuk melakukan pencatatan dan monitoring setiap wajib pajak pastinya diperlukan yang namanya sebuah alat.  Yang mana alat untuk melakukan pencatatan dan monitoring transaksi pajak hotel dan restoran, masih erat kaitanya dengan tapping box. Namun setelah beliu mengenal apa itu aplikasi pencatatan dan monitoring BimaPHR, beliau mengatakan sangat tertarik dan ingin mengujicobakan aplikasi BimaPHR pada setiap wajib daerah di Kabupaten Klaten. Yang mana beliau juga menyebutkan harga aplikasi BimaPHR relatif lebih murah daripada alat tapping yang beliau ketahui. Namun sebelum itu, BPKAD perlu memnyelesaikan PERDA mengenai pemantauan atau monitoring  pajak hotel dan restoran terlebih dahulu, yang mana PERDA tersebut nantinya dijadikan sebagai payung hukum untuk melakukan monitoring tersebut.

Related Posts

Leave a Reply